Home Kesehatan Wagub Papua Minta Seluruh Pekerja Tambang Ilegal di Rapid Test

Wagub Papua Minta Seluruh Pekerja Tambang Ilegal di Rapid Test

92
0
SHARE
Wagub Papua Minta Seluruh Pekerja Tambang Ilegal di Rapid Test

Keterangan Gambar : Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal - galeriklementinal.com

Jayapura, - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta seluruh pekerja tambang ilegal yang ada di wilayah Boven Digoel, Pegunungan Bintang dan Yahukimo jalani rapid test.

Hal tersebut dilontarkan Klemen Tinal usai menggelar rapat evaluasi penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di era relaksasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi, kabupaten dan kota secara virtual di Swiss-Belhotel Jayapura, Kamis (18/6/2020) malam.  

Menurut ia, pemeriksaan secara massal pekerja tambang ilegal perlu dilakukan, guna memastikan tidak adanya penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan tambang.

"Hal ini perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Papua, mengingat aktivitas pertambangan melibatkan banyak orang," ujarnya.  

Terkait ini, dalam waktu dekat dirinya bersama pihak TNI/Polri akan melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah yang wilayanya terdapat penambangan ilegal, guna membicarakan proses rapid test terhadap seluruh pekerja tambang. 

"Intinya ini demi kebaikan para penambang secara khusus, dan masyarakat Papua secara umum. Kemungkinan pekan depan, kami akan rapat bersama pihak terkait di Merauke, sebab kami ingin secepatnya dilakukan," katanya.  

Sementara, Juru Bicara Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua, Silwanus Sumule mengaku siap mendukung rencana pemerintah provinsi dengan menyalurkan alat rapid, APD, obat dan alat swab serta pemeriksaan kesehatan. 

Sementara jika dari hasil pemeriksaan ada pekerja tambang yang positif, sejumlah rumah sakit rujukan di Merauke, Boven Digoel dan Mappi siap menampung mereka.

"Untuk hal-hal teknis di lapangan kami serahkan kepada teman-teman di kabupaten, sebab mereka lebih tahu kondisi di lapangan. Seandainya kalau dalam kondisi darurat bisa kami buat isolasi mandiri di bivak atau tenda penambang emas ilegal itu sendiri," katanya. 

Menurut ia, jika dilihat dari hasil kesepakatan yang sudah ditandatangani Wakil Gubernur Klemen Tinal, termasuk perpanjangan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) relaksasi, maka sudah seharusnya penambangan ilegal ditutup. 

"Tapi intinya kami siap mendukung, tinggal nanti tunggu pertemuan dengan pemkab setempat yang nanti dipimpin langsung bapak Wagub," ujarnya. (Admin)